Tulisan 1: Papua dan Politik Ala Guns N' Roses

Tulisan 1: Papua dan Politik Ala Guns N' Roses
----------------------------------------------------------
Pemerintah indonesia saat ini disibukan degan manuver politik OPM Beni Wenda yang menyusup ke delegasi negara Vanuatu untuk meyerahkan petisi kepada komisioner tinggi HAM PBB Michele Bachelet. Isi petisi tersebut adalah tanda tangan 1,8 juta rakyat terkait referendum Papua Barat.Namun menurut Menlu Retno Sumardi data tersebut manipulatif dan fake news. Menlu juga
mengajukan nota protes ke negara Vanuatu. "Kami sudah melayangkan nota protes keras kepada vanuatu. Dalam hubungan diplomatik ,sekali lagi,rasa saling menghormati itu harus dijunjung tinggi. salah satu prinsip yang harus dihormati semua negara adalah menghormati kedaulatan negara yang lain". kata Retno di gedung DPR senayan, Jakarta [31/1/2019].

Manuver politik Beni Wenda ini harus diwaspadai sebab bertujuan membentuk opini publik bahwa sebagian besar rakyat Papua Barat benar-benar menginginkan memisahkan diri dari NKRI dan membentuk negara Papua Barat yang merdeka. Saat ini ada tujuh negara di Pasifik yang mendukung Papua merdeka yaitu: Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau dan Marshall
Island. Selama ini negara Vanuatu yang secara terang-terangan mendukung kemerdekaan Papua. Bahkan di negara Vanuatu sendiri bendera OPM bebas berkibar.

Perjuangan OPM harus disikapi dengan arif dan bijaksana mengingat mereka juga rakyat Indonesia. Ibarat anak nakal yang mau minggat dari rumah besar dan sebagai orang tua yang bijak sudah seharusnya mencegah. Namun apabila peringatan sebagai orang tua tidak didengar bahkan dilawan dengan mengangkat senjata maka tidak ada pilihan kecuali harus diperangi.Bentuk perlawanan
dua sisi ini seperti simbol bunga dan senjata ala kelompok band asal Amerika Serikat yaitu Guns N' roses.

Baru-baru ini Panglima TNi Marsekal Hadi Tjahjanto akan menggelar operasi psikologi dan teritorial di Papua. Operasi psikologi bertujuan memberi pemahaman kepada rakyat Papua bahwa TNI bukan musuh rakyat tetapi mitra rakyat dalam membangun Papua agar rakyat tidak lagi "Fobia Loreng". Dengan diterimanya TNI ditengah-tengah rakyat Papua maka gesekan yang selama ini ada akan jauh berkurang.Program ini sekaligus sebagai pemulihan trauma akibat operasi militer masa lalu seperti operasi Tumpas [1907],Operasi Bersih [1981] dan Operasi Mapenduma [1996].

Operasi teritorial tetap juga dilaksanakan untuk menjaga kestabilan wilayah dari rongrongan KKB OPM.Mereka yang terbukti membawa senjata tanpa ijin maka akan ditindak tegas oleh TNI.Selama ini KKB merajalela dengan membunuh tidak hanya warga sipil tetapi juga TNI. Belum lama ini 19 warga sipil pekerja proyek trans Papua dibantai oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya. Jakowi marah dan memerintahkan aparat keamanan menumpas habis sampai akar-akarnya kelompok KKB tersebut.dalam rapim TNI tahun 2019 panglima TNI Marsekal hadi Tjahjanto mengatakan: "Kami sampaikan bahwa dalam rapim tatangan tahun 2019  diantaranya adalah terkait gangguan keamanan di papua menjadi prioritas, kita melaksanakan operasi gakkum [penegakan hukum] di wilayah Papua. yang kedua adalah rawan bencana dan yang ketiga adalah mensukseskan pemilu tahun 2019". [31/1/2019]. Untuk menumpas KKB di Papua TNI telah menerjunkan pasukan khusus yag dilengkapi peralatan perang yang mumpuni dengan harapan KKB bisa ditumpas sampai akar-akarnya.

Tiga pola cara meredam kelompok KKB OPM telah dan akan terus dilaksanan yaitu: pertama, Diplomasi politik luar negeri yang digawangi oleh Menlu Retno Marsudi.Menlu harus dapat memutus rantai dukungan politik dari beberapa negara kepada OPM dan sebaliknya memberikan informasi seakurat mungkin kepada banyak negara bahwa selama ini di Papua tidak ada pelanggaran HAM yang berat. yang ada adalah penegakan hukum kepada kelompok kriminal bersenjata.
Kedua, Operasi Psikologi dan teritorial oleh TNI. Operasi yang sudah ada selama ini harus terus ditingkatkan intensitasnya. TNI harus bisa membuat efek jera kepada para penggangu keamanan yang selama ini beroperasi di Papua. Para anggota dan simpatisan KKB yang sudah tobat dan menyerahkan diri kepada TNI harus difasilitasi kehidupannya. TNI bisa bekerja sama
dengan pemerintah daerah untuk memberikan rumah dan pekerjaan kepada mereka.
Ketiga, Pembanguan yang massif oleh pemmerintah daerah dan pusat untuk mengurangi ketimpangan dan memangkas kemiskinan. Dana Otonomi khusus yang selama ini digelontorkan ke Papua harus tepat sasaran sehingga pembangunan bisa berjalan cepat dan efektif. Pembanguan yang cepat dan efektif akan adapat menggerakan roda perekonoman warga sehingga bisa menurunkan
angka keiskinan menjadi dibawah 21%. Dengan berjalannya waktu maka gerakan KKB OPM akan kehilangan dukungan baik dari dalam maupun luar Papua seperti Gerakan Aceh
Merdeka [GAM] beberapa tahun yang lalu.